Kementerian Perhubungan (Kemenhub) menegaskan bahwa meskipun terjadi pemangkasan anggaran yang signifikan, hal itu tidak akan mengganggu persiapan angkutan Lebaran 2025. Pemerintah tetap berkomitmen untuk menghadirkan layanan transportasi yang aman, nyaman, dan lancar bagi masyarakat yang akan melakukan perjalanan mudik maupun arus balik. Dalam upaya memastikan kesiapan tersebut, berbagai langkah telah dan terus dilakukan oleh Kemenhub guna menjaga kelancaran mobilitas publik selama periode Lebaran tahun ini.
Juru Bicara Kemenhub, Elba Damhuri, menjelaskan bahwa kementerian mengalami pemangkasan anggaran sebesar 43,6 persen atau sekitar Rp13,72 triliun dari pagu awal yang ditetapkan sebesar Rp31,45 triliun. Meskipun mengalami penyesuaian anggaran, Elba menegaskan bahwa prioritas utama tetap diberikan kepada penyelenggaraan transportasi publik agar masyarakat tidak mengalami kendala dalam mobilitas mereka. Sejumlah strategi telah disusun untuk memastikan bahwa layanan transportasi tetap berjalan optimal, mulai dari pemeriksaan armada, inspeksi fasilitas, hingga koordinasi lintas sektor guna mengantisipasi lonjakan jumlah penumpang.
Langkah utama yang tengah dilakukan adalah ramp check atau uji kelaikan kendaraan pada seluruh moda transportasi, termasuk transportasi darat, laut, udara, dan perkeretaapian. Pemeriksaan ini bertujuan untuk memastikan bahwa setiap armada yang beroperasi dalam kondisi layak dan memenuhi standar keselamatan. Keselamatan penumpang menjadi aspek yang tidak bisa ditawar, dan Kemenhub terus melakukan evaluasi ketat terhadap kendaraan yang akan digunakan selama periode angkutan Lebaran. Selain itu, inspeksi fasilitas transportasi juga menjadi bagian dari persiapan yang tidak kalah penting. Terminal, stasiun, pelabuhan, dan bandara akan diawasi secara intensif untuk memastikan bahwa layanan yang diberikan sesuai dengan standar operasional yang telah ditetapkan.
Selain aspek teknis, Kemenhub juga mengintensifkan koordinasi dengan berbagai pihak guna mengantisipasi dinamika arus mudik dan balik. Dalam rangka memetakan potensi kepadatan, Kemenhub tengah melakukan survei pergerakan masyarakat untuk mengidentifikasi pola mobilitas selama periode Lebaran. Hasil survei ini akan menjadi dasar dalam menyusun strategi pengaturan lalu lintas dan penambahan fasilitas pendukung guna menghindari kemacetan serta kendala lainnya.
Sementara itu, Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi menyatakan bahwa efisiensi anggaran yang terjadi tidak akan mengurangi kualitas layanan, terutama untuk program subsidi transportasi yang termasuk dalam skema public service obligation (PSO). Dalam rapat kerja bersama Komisi V DPR RI di Senayan, Jakarta, pada Kamis (13/2), Menhub menegaskan bahwa pemerintah akan tetap menjaga keberlanjutan program layanan transportasi bersubsidi agar masyarakat tetap mendapatkan akses yang terjangkau dan memadai.
Dudy mengungkapkan bahwa berdasarkan Surat Menteri Keuangan Nomor S-75/MK.02/2025 yang diterbitkan pada 13 Februari 2025, pagu efektif Kemenhub untuk tahun anggaran 2025 ditetapkan sebesar Rp17,725 triliun. Anggaran ini akan dialokasikan ke sembilan unit organisasi eselon I di lingkungan Kemenhub, yang masing-masing bertanggung jawab atas berbagai program strategis di sektor transportasi. Untuk memastikan efektivitas penggunaan anggaran yang tersedia, Kemenhub menerapkan pendekatan risk based analysis dalam meninjau setiap program yang dijalankan. Pendekatan ini memungkinkan kementerian untuk memaksimalkan anggaran yang tersedia guna memenuhi kebutuhan masyarakat di tengah tantangan efisiensi fiskal yang sedang berlangsung.
Dengan berbagai strategi dan upaya yang telah disusun, Kemenhub optimistis bahwa angkutan Lebaran 2025 dapat berjalan dengan baik dan memberikan pengalaman perjalanan yang aman serta nyaman bagi masyarakat. Pemerintah terus memantau perkembangan situasi di lapangan dan siap melakukan langkah-langkah antisipatif guna mengatasi berbagai tantangan yang mungkin muncul selama periode mudik dan arus balik.
