Ekonom senior dari Institute for Development of Economics and Finance (Indef), Tauhid Ahmad, menilai bahwa target inflasi jangka pendek pemerintah untuk tiga tahun ke depan—2025, 2026, dan 2027—yang bertepatan dengan masa kepemimpinan Presiden Terpilih Prabowo Subianto, berada pada kisaran 1,5%-3,5% merupakan kebijakan yang ideal. Menurut Tauhid, target ini mencerminkan upaya pemerintah dalam menjaga stabilitas makro ekonomi yang penting untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang sehat dan berkelanjutan.
Tauhid menjelaskan bahwa sasaran ini sesuai dengan asumsi pertumbuhan ekonomi jangka menengah yang ditargetkan pemerintah, di mana ekonomi pada tahun 2027 diharapkan dapat tumbuh antara 5,6% hingga 6,1%. Peraturan ini telah diresmikan dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 31/2024 tentang Sasaran Inflasi Tahun 2025, Tahun 2026, dan Tahun 2027, yang diundangkan pada tanggal 3 Juni 2024.
“Menurut saya, target inflasi ini cukup ideal pada kisaran 2,5%. Artinya, pemerintah berusaha menurunkan inflasi secara bertahap tanpa mengejutkan pasar,” kata Tauhid pada Kamis (6/6/2024). Ia menambahkan bahwa inflasi yang berada di bawah 2% dapat menandakan lemahnya daya beli masyarakat, sementara inflasi di atas 3,5% bisa menandakan masyarakat merasa terbebani oleh harga-harga yang meningkat, sehingga mengurangi daya beli riil mereka.
Tauhid juga menyoroti pentingnya sasaran inflasi ini dalam konteks perencanaan fiskal pemerintah. Menurutnya, penentuan target inflasi akan memberikan kerangka acuan yang jelas untuk menyusun Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Belanja pemerintah diharapkan berkisar antara 14,59% hingga 15,18% dari Produk Domestik Bruto (PDB) pada tahun mendatang.
Melalui stress test terhadap APBN, Tauhid menjelaskan bahwa setiap kenaikan inflasi akan tercermin dalam peningkatan pendapatan negara. “Jika inflasi naik, pendapatan negara kemungkinan juga akan meningkat, dan belanja pemerintah pun akan ikut naik. Namun, ini juga bisa mengakibatkan peningkatan defisit,” jelasnya.
Sementara itu, target inflasi untuk tahun depan masih dalam tahap finalisasi. Pemerintah bersama Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) sedang mengadakan serangkaian rapat untuk menetapkan asumsi dasar ekonomi makro yang akan menjadi landasan APBN 2025. Hasil akhir dari perencanaan ini baru akan ditetapkan pada bulan Oktober mendatang. Dalam rapat kerja yang diadakan hari ini antara pemerintah dan Komisi XI DPR, disepakati bahwa target inflasi untuk tahun 2025 berada pada rentang 1,5%-2,5%, yang sejalan dengan sasaran inflasi tiga tahunan. Kesepakatan ini diharapkan dapat memberikan arah yang jelas bagi kebijakan fiskal dan memastikan bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia dapat tetap stabil dan inklusif, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat luas.
