Jakarta — Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyoroti empat ancaman besar yang tengah membayangi ekonomi global dan dapat berdampak signifikan terhadap perekonomian Indonesia. Dalam prosesi serah terima jabatan dari Sri Mulyani Indrawati, ia menegaskan pentingnya langkah antisipatif agar kebijakan fiskal tetap efektif di tengah dinamika global yang tak menentu.
“Kita semua menyadari bahwa ekonomi global saat ini sedang menghadapi tantangan yang besar,” ujar Purbaya di Kantor Pusat Kemenkeu, Selasa (9/9/2025). Menurutnya, empat faktor yang menjadi perhatian utama adalah perlambatan ekonomi di berbagai negara, ketegangan geopolitik, perubahan iklim, dan disrupsi teknologi.
Purbaya menilai, ketegangan geopolitik telah memberi pengaruh nyata terhadap ekonomi domestik, terutama melalui fluktuasi harga komoditas. Konflik di Ukraina, misalnya, disebut sebagai pemicu kenaikan harga yang kemudian merambat ke inflasi berbagai negara, termasuk Indonesia. Karena itu, ia menekankan pentingnya pemahaman isu strategis oleh jajaran Kemenkeu. “Dalam menyusun kebijakan kita tidak boleh naif. Jangan fokus ke isu kecil yang justru menghambat kebijakan strategis,” tegasnya.
Selain itu, perubahan iklim menjadi perhatian serius karena dampaknya yang langsung dirasakan di sektor pertanian, perikanan, hingga energi. Purbaya menilai peran Kemenkeu dalam mendesain kebijakan fiskal berkelanjutan semakin penting untuk menjaga daya tahan ekonomi nasional. “Peran Kementerian Keuangan dalam merancang kebijakan fiskal yang mendukung pembangunan berkelanjutan sangat krusial,” ujarnya.
Purbaya juga memastikan bahwa di bawah kepemimpinannya, penyusunan RAPBN 2026 akan tetap disiplin untuk menjaga kesehatan fiskal negara. Fokus anggaran akan diarahkan pada penguatan ketahanan pangan, peningkatan kualitas pendidikan, perluasan layanan kesehatan, dan perlindungan sosial bagi kelompok rentan. “Dengan RAPBN ini, pemerintah berupaya memastikan belanja negara lebih efektif dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat,” ungkapnya.
Ia menambahkan bahwa prinsip kehati-hatian tetap menjadi landasan dalam pengelolaan APBN 2025. “Setiap rupiah yang kita kelola adalah uang rakyat, dan kita memiliki tanggung jawab besar untuk memastikan bahwa uang tersebut digunakan dengan sebaik-baiknya,” ujarnya.
Dalam rancangan RAPBN 2026, pendapatan negara ditargetkan mencapai Rp3.147,7 triliun atau tumbuh 9,8 persen dari outlook 2025. Sementara itu, belanja negara diproyeksikan sebesar Rp3.786,5 triliun, naik 7,3 persen dibanding tahun sebelumnya. Defisit anggaran dijaga pada level 2,48 persen terhadap PDB dengan kebutuhan pembiayaan mencapai Rp638,8 triliun.
Dengan strategi tersebut, pemerintah berharap dapat menjaga ketahanan ekonomi nasional di tengah tekanan global sekaligus memastikan kebijakan fiskal tetap berpihak pada kepentingan rakyat.
