Pemerintah Indonesia berencana untuk mengubah skema subsidi bahan bakar minyak (BBM) mulai tahun 2027. Kebijakan ini akan menggantikan subsidi berbasis komoditas dengan mekanisme bantuan langsung tunai (BLT) bagi masyarakat yang berhak. Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN), Luhut Binsar Pandjaitan, mengungkapkan bahwa langkah ini telah didiskusikan bersama Presiden terpilih, Prabowo Subianto, dan menjadi bagian dari strategi besar untuk meningkatkan efisiensi anggaran negara serta memastikan subsidi lebih tepat sasaran.
Dalam sistem subsidi yang berlaku saat ini, pemerintah memberikan dukungan harga terhadap jenis BBM tertentu, seperti Pertalite dan Solar, sehingga dapat dijual dengan harga lebih murah di pasaran. Namun, skema ini sering kali dianggap kurang efektif karena dinilai masih mengalami kebocoran distribusi. Banyak pihak yang seharusnya tidak menerima manfaat dari subsidi justru ikut menikmatinya, sementara masyarakat yang benar-benar membutuhkan tidak selalu mendapatkan akses yang optimal.
Luhut menjelaskan bahwa dengan beralih ke BLT, anggaran yang selama ini digunakan untuk menahan harga BBM di pasaran bisa dialokasikan langsung kepada masyarakat yang benar-benar membutuhkan. Dengan demikian, subsidi tidak lagi diberikan kepada barang, melainkan langsung kepada individu yang berhak. Langkah ini diharapkan dapat menghemat anggaran negara dalam jumlah besar dan mengurangi ketergantungan Indonesia terhadap impor BBM.
Dalam acara The Bloomberg Technoz Economic Outlook 2025 yang diselenggarakan secara daring pada Kamis (20/2), Luhut menyampaikan bahwa pemerintah menargetkan dalam dua tahun ke depan, harga BBM dapat mencapai satu harga tanpa adanya subsidi. Jika kebijakan ini berjalan sesuai rencana, maka masyarakat tidak akan lagi menikmati subsidi BBM secara luas, melainkan akan mendapatkan kompensasi dalam bentuk BLT sesuai dengan kategori penerima manfaat yang telah ditetapkan.
Lebih lanjut, Luhut menekankan bahwa untuk memastikan kebijakan ini berjalan dengan efektif, pemerintah akan menerapkan sistem pemantauan berbasis teknologi dan kecerdasan buatan (AI). Teknologi ini akan memungkinkan pemerintah untuk mengidentifikasi kendaraan mana yang berhak menggunakan BBM jenis tertentu, sehingga distribusi bahan bakar dapat lebih terkontrol dan tepat sasaran.
Sejalan dengan rencana perubahan subsidi BBM, Presiden Prabowo Subianto juga menegaskan komitmennya untuk mencapai swasembada energi dalam lima tahun ke depan. Prabowo menyatakan bahwa pemerintah memiliki visi besar untuk menghentikan impor BBM sepenuhnya dan memastikan kebutuhan energi nasional dapat dipenuhi secara mandiri.
Saat meresmikan Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) Jatigede di Sumedang, Jawa Barat, pada Senin (20/1), Prabowo menyampaikan keyakinannya bahwa dengan sumber daya alam yang melimpah, Indonesia seharusnya bisa mandiri dalam memenuhi kebutuhan energinya. Pemerintah berkomitmen untuk mengembangkan berbagai sumber energi baru dan terbarukan (EBT) guna mengurangi ketergantungan pada energi fosil serta menekan angka impor BBM dalam beberapa tahun ke depan.
Berdasarkan data dari Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), impor BBM Indonesia masih cukup tinggi dengan ketergantungan utama pada beberapa negara seperti Singapura, yang menyuplai 56,58% dari total impor, diikuti oleh Malaysia dengan 26,75%, serta India sebesar 6,28%. Sisanya berasal dari beberapa negara lain, termasuk Tiongkok, Oman, dan Korea Selatan.
Prabowo menegaskan bahwa dengan potensi energi baru dan terbarukan yang mencapai 3.687 gigawatt (GW) per Juni 2024, Indonesia memiliki peluang besar untuk tidak lagi bergantung pada impor BBM dari luar negeri. Dengan optimalisasi sumber daya yang ada, baik melalui pengembangan industri energi terbarukan maupun efisiensi dalam distribusi energi, Indonesia diyakini mampu mencapai swasembada energi dalam waktu yang lebih cepat dari perkiraan.
Langkah pemerintah dalam merombak skema subsidi BBM menjadi BLT serta dorongan menuju kemandirian energi menjadi bagian dari strategi jangka panjang untuk menciptakan sistem ekonomi yang lebih berkelanjutan. Dengan adanya reformasi ini, diharapkan tidak hanya terjadi penghematan anggaran negara, tetapi juga peningkatan efisiensi dalam pemanfaatan energi nasional serta perlindungan terhadap kelompok masyarakat yang benar-benar membutuhkan bantuan dari pemerintah.
