Amerika Serikat – Seorang pejabat senior di Departemen Pertahanan Amerika Serikat mengundurkan diri setelah terjadi kebocoran informasi sensitif terkait rencana serangan terhadap kelompok Houthi di Yaman. Keputusan pengunduran diri ini terjadi di tengah meningkatnya tekanan politik dan sorotan publik terhadap langkah militer yang disiapkan oleh pemerintah AS.
Pengunduran diri tersebut dikonfirmasi pada Rabu (1/5) malam waktu setempat. Sang pejabat, yang disebut-sebut merupakan salah satu orang kepercayaan mantan Presiden Donald Trump, dianggap bertanggung jawab atas penyebaran dokumen internal yang belum seharusnya diketahui publik.
Bocornya rencana ini memicu kegemparan karena menunjukkan keterlibatan langsung Amerika Serikat dalam konflik di Timur Tengah yang selama ini diklaim hanya sebatas dukungan logistik. Informasi yang tersebar menyebutkan detail target dan waktu operasi yang sangat sensitif.
Gedung Putih menolak memberikan komentar resmi terkait pengunduran diri ini, namun sejumlah analis menyebut langkah tersebut sebagai bentuk ‘damage control’ untuk meredam dampak politik dan diplomatik yang lebih besar. Beberapa senator juga mendesak dilakukan investigasi menyeluruh.
Pentagon sebelumnya telah memperketat sistem keamanan informasi internalnya menyusul beberapa insiden kebocoran dalam beberapa tahun terakhir. Namun kejadian kali ini menunjukkan bahwa celah dalam pengamanan masih menjadi masalah serius.
Kelompok Houthi sendiri telah memberikan pernyataan mengecam rencana serangan tersebut, menyebutnya sebagai tindakan agresi yang melanggar hukum internasional. Mereka juga bersiap untuk menghadapi kemungkinan serangan yang dilakukan oleh koalisi yang didukung AS.
Pengamat Timur Tengah menilai bahwa kebocoran ini bisa memperburuk situasi konflik di kawasan serta mempersulit diplomasi internasional yang tengah diupayakan PBB. Mereka juga menyoroti bagaimana isu ini dapat menjadi senjata politik dalam pemilu presiden AS mendatang.
Hingga saat ini, belum ada kejelasan apakah pengunduran diri ini akan diikuti oleh sanksi hukum, atau hanya menjadi langkah politik internal untuk menenangkan berbagai pihak yang merasa geram atas kebocoran dokumen tersebut.
