Jakarta – Pemerintahan Presiden Joko Widodo mendapat desakan dari berbagai pihak, termasuk anggota DPR RI, untuk menunda rencana pembatasan bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi. Salah satu suara kritis datang dari Anggota Komisi VII DPR RI Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Mulyanto, yang menyuarakan kekhawatirannya terhadap dampak kebijakan tersebut terhadap ekonomi kelas menengah yang dinilai sangat rentan terhadap perubahan kebijakan ini.
Dalam keterangannya di Jakarta, Kamis (3/10/2024), Mulyanto menekankan bahwa kebijakan pembatasan BBM bersubsidi tidak hanya akan berdampak langsung pada harga-harga komoditas, tetapi juga akan memperlambat aktivitas ekonomi. “Jika kebijakan ini dijalankan tanpa perhitungan matang, kelas menengah yang menjadi pendorong utama ekonomi akan semakin terpukul. Dampaknya bisa sangat besar, terutama pada daya beli mereka yang sudah mulai melemah akibat situasi ekonomi saat ini,” jelas Mulyanto.
Ia juga memaparkan data terkini yang menunjukkan adanya penurunan signifikan dalam jumlah masyarakat kelas menengah. Tren ini ditandai oleh semakin sedikitnya tenaga kerja yang diserap oleh sektor formal, serta meningkatnya jumlah pekerja di sektor informal. Menurut Mulyanto, jika membandingkan data antara tahun 2014 hingga 2019 dengan 2019 hingga 2024, terlihat perubahan drastis. Pada periode sebelumnya, tenaga kerja di Indonesia lebih banyak terserap di sektor formal, namun di periode terakhir, mayoritas tenaga kerja justru berpindah ke sektor informal.
Kondisi ini semakin diperburuk oleh gelombang Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) di sektor industri, terutama tekstil, yang menjadi salah satu sektor terbesar yang menyerap tenaga kerja. “Tekanan ekonomi yang saat ini dihadapi oleh pekerja sektor industri, khususnya tekstil, membuat banyak dari mereka kehilangan pekerjaan. Jika BBM bersubsidi dibatasi, maka mereka yang kini bekerja di sektor informal akan lebih terpukul,” lanjutnya.
Lebih lanjut, Mulyanto menekankan bahwa pemerintah sebaiknya tidak menambah kebijakan yang berpotensi menambah beban masyarakat, terutama di saat-saat sulit seperti ini. “Lebih baik pemerintah fokus menuntaskan sisa-sisa program yang sudah direncanakan, daripada membuat kebijakan baru yang bisa memperburuk keadaan. Stabilitas ekonomi harus diutamakan agar masyarakat bisa tetap bertahan di tengah tekanan ekonomi yang sudah berat,” pungkasnya.
Desakan ini mencerminkan keresahan yang semakin mengemuka di tengah masyarakat, terutama mereka yang berada di lapisan kelas menengah yang menjadi tulang punggung perekonomian Indonesia. Langkah pembatasan BBM bersubsidi yang direncanakan pemerintah dinilai bisa menciptakan ketidakstabilan yang lebih besar jika tidak dikelola dengan bijak.
