Kabinet Prabowo-Gibran: Tantangan APBN di Tengah Kemenangan Elektoral

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp

Analis komunikasi politik, Hendri Satrio (Hensat), menyuarakan kekhawatirannya terhadap dampak yang ditimbulkan oleh rencana pembentukan kabinet Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka. Dalam analisisnya, kabinet ini berpotensi besar membebani Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) karena komposisinya yang sangat gemuk. Berdasarkan wacana yang beredar, kabinet ini diperkirakan akan terdiri dari 104 hingga 106 menteri dan wakil menteri, termasuk beberapa kementerian baru yang dibentuk dari penggabungan kementerian yang sudah ada sebelumnya. Bagi Hensat, besarnya jumlah pejabat yang terlibat dalam kabinet ini dapat menimbulkan masalah serius, terutama dari sisi pengeluaran pemerintah.

Menurut Hensat, meski Prabowo mungkin berusaha meyakinkan publik bahwa anggaran negara tidak akan digunakan secara sembarangan, fakta bahwa kabinetnya memerlukan banyak pejabat sudah jelas menunjukkan potensi pembengkakan belanja negara. Pembiayaan ini bukan hanya mencakup gaji dan tunjangan bagi menteri dan wakil menteri, tetapi juga termasuk biaya operasional lain seperti pembangunan atau pengadaan infrastruktur baru yang dibutuhkan untuk mendukung kinerja mereka.

Hensat juga menekankan bahwa pembentukan kabinet gemuk ini tidak dapat dipisahkan dari dinamika politik yang terjadi pasca Pilpres 2024. Menurutnya, kemenangan Prabowo dalam pemilihan presiden tidak hanya bergantung pada strategi politik yang solid, tetapi juga pada dukungan dari berbagai kelompok dan figur politik. Oleh karena itu, Prabowo memiliki kewajiban politik untuk memberikan tempat kepada para pendukungnya dalam kabinet. Ini yang membuat kabinetnya menjadi besar dan penuh dengan kompromi politik, meski konsekuensinya adalah peningkatan beban APBN.

Lebih jauh lagi, Hensat melihat bahwa perubahan nomenklatur kementerian yang dilakukan oleh Prabowo adalah hasil dari tekanan politik dan bukan murni kebutuhan administratif. Prabowo harus memberikan posisi bagi para pendukungnya, sehingga ia harus melakukan penyesuaian terhadap struktur kabinet yang ada, termasuk membentuk kementerian-kementerian baru atau menambah wakil menteri. Akibatnya, beban keuangan negara pun ikut meningkat, dan ini bisa menimbulkan risiko dalam jangka panjang bagi APBN.

Dalam pandangan Hensat, meskipun banyak pihak berharap kabinet Prabowo-Gibran akan membawa perubahan, kenyataannya struktur kabinet ini tidak jauh berbeda dengan kabinet Presiden Joko Widodo (Jokowi). Bahkan, sejumlah besar menteri dari era Jokowi diprediksi akan kembali mengisi kursi di kabinet baru. Ini menunjukkan adanya kesinambungan kebijakan antara pemerintahan Jokowi dan Prabowo, terutama terkait proyek-proyek besar yang sudah dimulai oleh Jokowi. Hensat melihat bahwa Prabowo kemungkinan akan melanjutkan berbagai program infrastruktur yang telah digagas Jokowi, dan untuk itu ia akan membutuhkan dukungan dari para menteri yang sudah berpengalaman dalam pemerintahan sebelumnya.

Selain itu, Hensat juga menyoroti masalah warisan utang yang ditinggalkan oleh pemerintahan Jokowi. Menurutnya, utang yang cukup besar ini akan menjadi tantangan bagi Prabowo untuk membiayai program-program pemerintahannya sendiri, terutama jika ia ingin melanjutkan proyek-proyek strategis yang telah dimulai oleh Jokowi. Oleh karena itu, Prabowo mungkin akan tetap bergantung pada pola pembiayaan melalui utang, seperti yang dilakukan oleh pemerintahan sebelumnya.

Di sisi lain, Hensat tetap optimis terhadap masa depan pemerintahan Prabowo. Ia menekankan bahwa meskipun kabinet yang dibentuk mungkin terkesan gemuk dan penuh dengan kompromi politik, Prabowo tetap harus diberi kesempatan untuk menunjukkan kepemimpinannya. Ia yakin bahwa setelah dilantik, Prabowo akan memiliki ruang untuk manuver politik yang lebih bebas, sehingga ia dapat mengambil keputusan yang lebih independen dan berpihak pada kepentingan rakyat.

Menurut Hensat, tantangan terbesar bagi Prabowo adalah bagaimana ia bisa mengelola kabinet besar ini secara efisien tanpa membebani APBN terlalu banyak. Pemerintahannya harus bisa membuktikan bahwa meskipun kabinetnya terdiri dari banyak pejabat, mereka tetap mampu bekerja secara efektif dan efisien. Ia berharap bahwa Prabowo dapat membawa perubahan positif yang diharapkan oleh masyarakat Indonesia, terutama dalam mengatasi berbagai masalah ekonomi dan politik yang sedang dihadapi bangsa ini.

Subscribe to My Newsletter

Subscribe to my weekly newsletter. I don’t send any spam email ever!