Mohammad Faisal, Direktur Eksekutif Center of Reform on Economics (CoRE), menyampaikan pandangannya bahwa saat ini keringanan pajak untuk sektor properti jauh lebih mendesak bagi masyarakat kelas menengah dibandingkan dengan insentif untuk membeli kendaraan listrik. Dalam wawancara yang dilakukan pada Senin (4/11), Faisal mengungkapkan keprihatinan tentang kondisi ekonomi kelas menengah yang semakin menurun, yang ditandai dengan berkurangnya daya beli dan penurunan pengeluaran yang signifikan. Hal ini menunjukkan bahwa insentif yang ditawarkan pemerintah dalam bentuk kendaraan listrik tidak sejalan dengan kebutuhan nyata masyarakat yang tengah berjuang untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari.
Faisal mencatat bahwa pembeli kendaraan listrik umumnya berasal dari kalangan yang memiliki tabungan cukup untuk berinvestasi pada mobil baru, sementara masyarakat kelas menengah saat ini justru terpaksa menggunakan tabungan mereka untuk keperluan pokok. “Kelas menengah kini dalam kondisi yang sulit; mereka tidak hanya menghadapi penurunan pendapatan, tetapi juga terpaksa mengurangi pengeluaran dan menghabiskan tabungan untuk bertahan hidup,” ungkap Faisal. Dalam konteks ini, ia menilai bahwa insentif yang ditujukan untuk kendaraan listrik menjadi kurang relevan dan bahkan bisa dianggap tidak efektif dalam membantu mereka yang berada dalam situasi ekonomi sulit.
Sebaliknya, Faisal berpendapat bahwa keringanan pajak untuk pembelian properti dapat memberikan dampak positif yang signifikan bagi masyarakat kelas menengah, terutama bagi mereka yang sedang menyicil atau berusaha membeli rumah pertama mereka. Keringanan ini diharapkan dapat membantu meringankan beban cicilan yang menjadi salah satu faktor utama yang membebani keuangan mereka. “Dengan adanya keringanan pajak untuk properti, masyarakat dapat lebih ringan dalam menjalankan cicilan rumah mereka, yang pada gilirannya dapat meningkatkan kualitas hidup mereka,” jelasnya.
Lebih jauh, Faisal juga menekankan pentingnya pendekatan yang lebih komprehensif dari pemerintah untuk menangani masalah penurunan daya beli ini. Tidak hanya terbatas pada keringanan pajak, tetapi juga perlunya peningkatan pendapatan melalui penciptaan lapangan kerja yang lebih banyak dan berkualitas. “Pemerintah harus memberikan perhatian lebih pada aspek ketenagakerjaan, agar masyarakat dapat memperoleh penghasilan yang lebih baik,” tuturnya.
Faisal menekankan bahwa kemandirian ekonomi kelas menengah harus menjadi perhatian utama dalam merumuskan kebijakan. Peningkatan pendapatan yang signifikan akan memberikan peluang bagi masyarakat untuk memenuhi berbagai kebutuhan, termasuk membeli rumah, kendaraan, atau investasi lainnya. Dengan kebijakan yang lebih tepat sasaran, diharapkan kelas menengah dapat bangkit dari tekanan ekonomi yang mereka hadapi saat ini.
