JAKARTA – Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir telah mengajukan rencana Penyertaan Modal Negara (PMN) senilai Rp44,24 triliun kepada sejumlah perusahaan pelat merah untuk tahun 2025. Rencana ini menjadi sorotan karena bertepatan dengan tahun perdana pemerintahan Prabowo Subianto yang dijadwalkan akan dimulai pada 20 Oktober 2024. Mayoritas dana PMN ini diusulkan untuk menjalankan berbagai tugas dan penugasan yang diberikan oleh pemerintah kepada BUMN.
Sebanyak 16 BUMN telah diajukan untuk menerima PMN pada tahun mendatang. Jumlah dana terbesar direncanakan akan dialokasikan kepada PT Hutama Karya (Persero) dengan nilai mencapai Rp13,86 triliun. Dana tersebut direncanakan akan digunakan untuk melanjutkan pembangunan Jalan Tol Trans Sumatera (JTTS) fase 2 dan 3. Sementara itu, PT Asuransi Sosial Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (Persero) atau Asabri juga masuk dalam daftar, dengan usulan PMN sebesar Rp3,61 triliun untuk memperbaiki struktur permodalan. PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) atau PLN juga termasuk, dengan usulan sebesar Rp3 triliun.
Dari segi penggunaan, mayoritas dana PMN ini direncanakan akan digunakan untuk menjalankan penugasan pemerintah, mencapai 69% atau setara dengan Rp30,4 triliun. Sebesar 27% akan dialokasikan untuk pengembangan usaha, sementara restrukturisasi hanya mencakup 4%.
Erick Thohir, dalam rapat kerja dengan Komisi VI DPR RI pada Jumat (7/6/2024), menyatakan, “Penugasan pemerintah menjadi fokus utama, terutama dengan alokasi dana sebesar Rp30,4 triliun yang diusulkan untuk PMN. Kami terus mendorong hal ini, mengingat 69% dari total dana yang diajukan.” Di sisi lain, Erick mengungkapkan bahwa sejumlah PMN senilai Rp28,2 triliun telah disalurkan ke tiga perusahaan pelat merah, yaitu Hutama Karya, IFG, dan PT Wijaya Karya (Persero) Tbk. (WIKA). Hutama Karya menerima suntikan modal negara sebesar Rp18,6 triliun untuk pembangunan Jalan Tol Trans Sumatra. Sementara itu, IFG menerima Rp3,6 triliun dari hasil lelang aset Jiwasraya, dan WIKA menerima PMN sebesar Rp6 triliun.