Jakarta — China disebut tengah mengekspor model ekonomi berbiaya rendah yang menekan hak buruh ke berbagai negara. Artikel terbaru menyoroti bagaimana strategi ini memberi keuntungan industri namun menimbulkan risiko besar bagi standar tenaga kerja global.
Model yang disebut “low rights” ini memungkinkan perusahaan China membangun fasilitas dengan biaya jauh lebih murah dan waktu lebih singkat dibandingkan pesaing Barat. Contohnya, proyek smelter nikel di Indonesia yang dikerjakan perusahaan China hanya butuh tiga tahun untuk beroperasi penuh, sementara proyek serupa di Australia memakan waktu sembilan tahun.
Keunggulan biaya tersebut dicapai dengan mengorbankan perlindungan buruh, komunitas, dan lingkungan. Hal ini menimbulkan kekhawatiran bahwa standar tenaga kerja global akan terus menurun jika model tersebut semakin meluas.
Selain sektor nikel, praktik serupa juga terlihat dalam industri data labeling dan sektor teknologi baru. Kondisi kerja panjang dan minim pengawasan menjadi tren yang menekan standar tenaga kerja di industri global.
Pengamat menilai bahwa lemahnya pendanaan untuk organisasi buruh independen membuat pengawasan semakin sulit. Tanpa intervensi masyarakat sipil, model ini berpotensi mendefinisikan ulang standar tenaga kerja dunia ke arah yang lebih rendah.
Kesimpulannya, ekspansi model buruh rendah hak China bukan sekadar isu domestik, melainkan tantangan sistemik terhadap tata kelola rantai pasok global dan persaingan pasar yang adil.
