Pidato perdana Presiden Prabowo Subianto setelah dilantik sebagai Presiden Republik Indonesia mendapat apresiasi dari banyak kalangan. Salah satunya datang dari Mohammad Faisal, Direktur Eksekutif Center of Reform on Economic (CoRE) Indonesia, yang menyatakan bahwa pidato tersebut berhasil menyentuh aspek-aspek krusial yang menjadi kebutuhan mendesak bangsa saat ini. Di antara isu-isu utama yang diangkat oleh Presiden Prabowo, kedaulatan pangan, ketahanan energi, dan kebijakan subsidi tepat sasaran menjadi fokus pembicaraan.
Kedaulatan Pangan: Mengurangi Ketergantungan Impor
Kedaulatan pangan merupakan salah satu pilar utama yang ditekankan oleh Presiden Prabowo. Di tengah ketidakpastian global yang semakin besar, terutama akibat perubahan iklim dan gangguan rantai pasokan dunia, Indonesia harus memprioritaskan ketahanan pangan agar tidak terus-menerus bergantung pada impor. Mohammad Faisal menilai, isu ini sangat relevan, mengingat ketergantungan Indonesia pada impor pangan masih cukup tinggi, terutama untuk komoditas seperti beras, gula, dan daging.
“Kedaulatan pangan bukan hanya tentang memproduksi lebih banyak, tetapi juga bagaimana membangun sistem pangan yang berkelanjutan, yang tidak rentan terhadap fluktuasi pasar global,” jelas Faisal. Menurutnya, penting bagi pemerintahan Prabowo untuk belajar dari kegagalan masa lalu, di mana kebijakan pertanian tidak sepenuhnya mendukung petani lokal dan memperkuat sistem pangan domestik. Dalam konteks ini, langkah-langkah seperti penyediaan infrastruktur pertanian yang lebih baik, pemberdayaan petani, serta akses mudah terhadap teknologi pertanian modern, harus menjadi prioritas.
Faisal juga menyoroti pentingnya kolaborasi antara pemerintah pusat dan daerah dalam memastikan kebijakan pangan berjalan efektif. Tidak hanya itu, sektor swasta juga harus dilibatkan dalam menciptakan rantai pasok yang lebih efisien, mulai dari produksi hingga distribusi.
Ketahanan Energi: Membangun Masa Depan Energi Terbarukan
Ketahanan energi menjadi sorotan lain dalam pidato Prabowo. Seperti yang dikatakan oleh Faisal, ketahanan energi adalah isu strategis yang membutuhkan perhatian serius dari pemerintah. Di tengah meningkatnya permintaan energi dan krisis energi global, Indonesia harus segera beralih ke solusi yang lebih berkelanjutan, termasuk pengembangan energi baru dan terbarukan (EBT).
Faisal menegaskan bahwa langkah-langkah untuk mewujudkan ketahanan energi harus lebih dari sekadar retorika. “Indonesia memiliki potensi yang luar biasa dalam hal energi terbarukan, tetapi sampai saat ini implementasi masih sangat lamban,” jelasnya. Potensi energi surya, angin, dan hidro yang dimiliki Indonesia belum dimanfaatkan secara maksimal. Untuk itu, pemerintahan Prabowo perlu mendorong investasi yang lebih besar dalam infrastruktur EBT dan memastikan adanya insentif bagi industri untuk beralih ke energi bersih.
Selain itu, kebijakan ketahanan energi harus dirancang dengan meminimalisir dampak lingkungan dan memaksimalkan manfaat sosial-ekonomi bagi masyarakat. Program-program seperti elektrifikasi desa menggunakan energi terbarukan, peningkatan efisiensi energi, serta pendidikan masyarakat tentang pentingnya transisi energi, dapat menjadi bagian dari solusi jangka panjang.
Subsidi Tepat Sasaran: Mengurangi Ketimpangan Sosial
Pidato Presiden Prabowo juga menyinggung soal pentingnya kebijakan subsidi yang tepat sasaran. Dalam pandangan Faisal, subsidi merupakan instrumen kebijakan yang penting untuk menjaga kesejahteraan masyarakat, tetapi efektivitasnya sangat tergantung pada bagaimana subsidi tersebut didistribusikan. “Negara maju pun masih memberikan subsidi kepada rakyatnya. Namun yang terpenting adalah subsidi tersebut harus benar-benar sampai kepada yang berhak,” ungkap Faisal.
Subsidi yang tidak tepat sasaran, lanjutnya, justru akan membebani anggaran negara tanpa memberikan dampak positif yang signifikan. Oleh karena itu, diperlukan sistem distribusi yang lebih baik untuk memastikan subsidi benar-benar diterima oleh kelompok masyarakat yang paling membutuhkan, seperti masyarakat miskin dan rentan. Selain itu, transparansi dalam penyaluran subsidi harus diperkuat untuk mencegah terjadinya penyelewengan atau salah sasaran.
Faisal juga menekankan bahwa subsidi harus dilihat sebagai bagian dari strategi jangka panjang untuk mengurangi ketimpangan sosial. Dengan subsidi yang tepat sasaran, tidak hanya kesejahteraan masyarakat yang meningkat, tetapi juga daya beli mereka akan lebih terjaga, yang pada akhirnya dapat mendukung pertumbuhan ekonomi nasional.
Harapan dan Tantangan
Pidato perdana Presiden Prabowo memberikan harapan baru bagi banyak pihak, terutama dalam upaya mewujudkan kemandirian nasional di sektor pangan dan energi. Namun, tantangan yang dihadapi pemerintah dalam merealisasikan visi ini tidaklah ringan. Dibutuhkan sinergi antara pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat untuk memastikan kebijakan yang dibuat dapat diimplementasikan dengan efektif.
Indonesia memiliki peluang besar untuk memimpin di kawasan Asia Tenggara dalam hal ketahanan pangan dan energi. Namun, untuk mencapai itu, pemerintah harus bersikap proaktif dalam menghadapi berbagai tantangan, baik domestik maupun global. Faisal dan para pakar ekonomi lainnya berharap, di bawah kepemimpinan Prabowo, Indonesia akan mampu membangun fondasi yang kuat menuju masa depan yang lebih mandiri, berkelanjutan, dan inklusif.
