Pemerintah Indonesia melalui Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati telah mengumumkan penambahan anggaran belanja negara sebesar Rp117,87 triliun guna mendukung pelaksanaan empat program prioritas yang akan diusung oleh presiden terpilih, Prabowo Subianto, pada tahun mendatang. Penambahan anggaran ini berasal dari alokasi belanja non-Kementerian/Lembaga, yang dirancang untuk memperkuat kebijakan yang telah ditetapkan oleh pemerintah yang akan datang.
Dalam Rapat Kerja dengan Badan Anggaran DPR yang digelar pada hari Rabu, 4 September 2024, di Jakarta, Sri Mulyani menjelaskan bahwa peningkatan anggaran belanja ini merupakan bagian dari upaya untuk merealisasikan visi presiden terpilih dalam empat bidang utama yang dianggap sebagai langkah awal (quick win) bagi pemerintahan baru. “Usulan quick win dari presiden terpilih, pemerintahan baru adalah untuk belanja K/L terjadi kenaikan dari Rp976,79 triliun menjadi Rp1.094,66 triliun atau naik Rp117,87 triliun. Ini yang tadi saya sampaikan, empat program totalnya Rp117,87 triliun,” ungkap Sri Mulyani.
Salah satu program utama yang akan didanai oleh penambahan anggaran ini adalah Program Makan Bergizi Gratis (MBG), dengan alokasi sebesar Rp71 triliun. Program ini dirancang untuk memastikan ketersediaan asupan gizi yang memadai bagi ibu hamil, ibu menyusui, balita, serta peserta didik di seluruh jenjang pendidikan, mulai dari prasekolah hingga pendidikan menengah, baik yang bersifat umum, kejuruan, maupun keagamaan. Program ini juga mencakup operasional Badan Gizi Nasional yang telah dibentuk oleh Presiden Joko Widodo, yang diharapkan dapat mendukung pelaksanaan program ini secara efektif.
Selain program MBG, pemerintah juga akan meluncurkan program di bidang kesehatan dengan fokus pada pemeriksaan kesehatan gratis. Anggaran sebesar Rp3,2 triliun telah dialokasikan untuk mendukung pelaksanaan layanan kesehatan seperti pemeriksaan tensi, gula darah, foto ronsen, dan screening kesehatan lainnya. Kementerian Kesehatan akan menjadi pengelola utama dari dana ini, dengan tujuan utama untuk meningkatkan akses masyarakat terhadap layanan kesehatan berkualitas.
Dalam rangka meningkatkan fasilitas kesehatan di daerah, program ini juga mencakup pembangunan rumah sakit tipe D yang akan di-upgrade menjadi rumah sakit tipe C, dengan alokasi dana sebesar Rp1,8 triliun. Sri Mulyani menegaskan bahwa peningkatan ini akan melibatkan penambahan sarana dan prasarana, serta alat kesehatan yang lebih modern untuk memastikan peningkatan layanan kesehatan di daerah.
Bidang pendidikan juga mendapatkan perhatian khusus dalam rencana anggaran baru ini. Pemerintah akan mengalokasikan Rp20 triliun untuk renovasi sekolah-sekolah di seluruh Indonesia, yang akan dikelola oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PU-Pera). Selain itu, Rp2 triliun akan dialokasikan untuk Program Sekolah Unggulan Terintegrasi, yang akan dikelola oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan serta Kementerian Agama. Program ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas pendidikan di empat sekolah unggulan yang telah ditetapkan.
Program prioritas keempat yang menjadi fokus anggaran tambahan ini adalah ketahanan pangan. Pemerintah telah mengalokasikan Rp15 triliun untuk mengimplementasikan berbagai inisiatif yang bertujuan untuk meningkatkan produksi pangan di seluruh Indonesia. Dana ini akan dibagi secara merata antara Kementerian PU-Pera dan Kementerian Pertanian, dengan fokus pada intensifikasi lahan seluas 80 ribu hektare dan pencetakan sawah baru seluas 150 hektare.
Sri Mulyani menutup penjelasannya dengan menekankan pentingnya dukungan DPR dalam merealisasikan anggaran ini melalui pengesahan Undang-Undang APBN 2025. “Jadi untuk beberapa program quick win dan yang sudah disetujui oleh presiden terpilih adalah empat hal dengan indikasi kementerian atau lembaga yang akan mengeksekusi. Ini nanti di dalam undang-undang APBN 2025 apabila telah disepakati oleh DPR,” pungkasnya.
Versi Alternatif 2: Pemerintah Naikkan Anggaran Rp117,87 Triliun untuk Empat Program Strategis Presiden Terpilih Prabowo Subianto
Pemerintah Indonesia, melalui Kementerian Keuangan yang dipimpin oleh Sri Mulyani Indrawati, telah mengumumkan peningkatan anggaran belanja negara sebesar Rp117,87 triliun untuk tahun 2025. Penambahan anggaran ini ditujukan untuk mendanai empat program strategis yang diusung oleh presiden terpilih Prabowo Subianto, dengan fokus pada pengentasan masalah gizi, peningkatan layanan kesehatan, perbaikan kualitas pendidikan, dan penguatan ketahanan pangan nasional.
Dalam sebuah Rapat Kerja dengan Badan Anggaran DPR di Jakarta pada hari Rabu, 4 September 2024, Sri Mulyani menjelaskan bahwa anggaran belanja kementerian dan lembaga akan meningkat dari Rp976,79 triliun menjadi Rp1.094,66 triliun sebagai bagian dari implementasi program-program prioritas tersebut. “Kenaikan ini terutama untuk mendukung empat program utama yang diusulkan oleh presiden terpilih, dengan total anggaran tambahan sebesar Rp117,87 triliun,” jelas Sri Mulyani.
Program Makan Bergizi Gratis (MBG) menjadi salah satu fokus utama dalam alokasi anggaran ini, dengan dana sebesar Rp71 triliun. Program ini bertujuan untuk menyediakan makanan bergizi bagi ibu hamil, ibu menyusui, balita, dan anak-anak di sekolah mulai dari jenjang prasekolah hingga pendidikan menengah. Program ini juga mencakup operasional Badan Gizi Nasional, yang akan berperan penting dalam mengawasi dan memastikan kelancaran pelaksanaan inisiatif ini.
Di bidang kesehatan, pemerintah akan mengalokasikan Rp3,2 triliun untuk pelaksanaan pemeriksaan kesehatan gratis yang meliputi layanan seperti pengecekan tekanan darah, gula darah, foto ronsen, dan screening kesehatan lainnya. Anggaran ini akan dikelola oleh Kementerian Kesehatan yang akan memastikan layanan ini tersedia secara luas di seluruh Indonesia.
Selain itu, untuk memperkuat layanan kesehatan di daerah, anggaran sebesar Rp1,8 triliun akan digunakan untuk meningkatkan kualitas rumah sakit tipe D menjadi rumah sakit tipe C. Peningkatan ini mencakup pembaruan sarana, prasarana, serta alat kesehatan yang lebih canggih, guna meningkatkan mutu layanan kesehatan di tingkat lokal.
Pendidikan juga menjadi salah satu prioritas utama dengan alokasi anggaran sebesar Rp20 triliun untuk renovasi sekolah-sekolah di seluruh Indonesia. Program ini bertujuan untuk memperbaiki infrastruktur pendidikan yang sudah tidak layak dan meningkatkan fasilitas belajar mengajar. Di samping itu, pemerintah juga akan menjalankan Program Sekolah Unggulan Terintegrasi dengan dana sebesar Rp2 triliun. Program ini akan dikelola oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan serta Kementerian Agama, dan bertujuan untuk meningkatkan kualitas pendidikan di sekolah-sekolah unggulan.
Program ketahanan pangan menjadi inisiatif strategis terakhir yang didukung oleh penambahan anggaran ini. Dengan alokasi dana sebesar Rp15 triliun, program ini berfokus pada intensifikasi pertanian dan pencetakan lahan baru untuk memperkuat ketahanan pangan nasional. Dana ini akan didistribusikan antara Kementerian PU-Pera dan Kementerian Pertanian untuk memastikan pelaksanaan program secara efektif dan efisien. Sri Mulyani mengakhiri penjelasannya dengan menekankan pentingnya pengesahan anggaran ini oleh DPR untuk memastikan bahwa program-program tersebut dapat berjalan sesuai rencana. “Empat program ini merupakan quick win yang diusulkan oleh presiden terpilih dan akan dieksekusi oleh kementerian terkait. Kami berharap Undang-Undang APBN 2025 ini dapat segera disepakati oleh DPR agar implementasi program-program ini bisa segera dimulai,” tutupnya.
